6 DesaTrans HTI akan Dikunjungi Pokja 3 Menteri

Politiksaman.com-Musi Rawas (01/02), perjalanan panjang perjuangan para petani 6 Desa Trans HTI untuk mendapatkan hak mereka untuk lahan garapan dan Batas wilayah desa mereka semakin mendapatkan angin segar.

16 orang perwakilan dari 6 Desa Trans HTI ini berakangkat ke Jakarata bersama Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas dan pimpinan Front Perlawanan Rakyat (FPR) pada tanggal 26 Januari 2010 lalu sedikit banyaknya memberikan sebuah jawaban tentang penyelesaian polemic yang terjadi didesa mereka. Dalam perjalanan ini juga diikuti 3 Kepala Desa dan 2 Badan Perwakilan desa (BPD).

Tanggal 28 Januari 2010 para rombongan perwakilan desa Trans HTI ini diterima Dirjen Kehutanan yang diwakili oleh direktur pengunaan lahan Dr. Ir. Dwi Sudharto, Msi. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas Alamsyah A Manan menjelaskan kronologis kedatangan mereka dan masalah petani yang berkembang saat ini didesa trans HTI. Dirjen Kehutanan mengatakan bahwa Trans HTI tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, dan hal tersebut merupakan bagian dari 400 kasus serupa yang ditangani oleh mereka.

Menurut Dwi Sudharto yang pernah bertugas dikota Lubuklinggau ini, menjelaskan. Kasus trans HTI ini berawal dari tidak konfirmasinya kementerian Trans kepada Menteri Kehutan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya SK yang dikeluarkan oleh MEnteri Kehutanan. “ Pihan Mentrans waktu itu asal tembak saja, tanpa kordinasi kepada pihak menteri kehutanan. Akibatnya menajdi masalah seperti sekarang, ada 200 kasus yang sudah diselesaikan dan kasus Trans HTI ini harus diproritaskan. Trans HTI ini illegal “ ujarnya. Pernyataan Dwi Sudharto ini terang saja membuat 3 kepala desa Trans HTI terkejut dan meminta penjelasan, kenapa mereka disebut illegal dan kepala desa illegal.

Pihak Dirjen menjelaskan bahwa tidak ada objek yang memiliki dua SK, tapi masalah tersebut harus diselesaikan dengan beberapa cara pertama mungkin solusi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) kedua adalah dengan jalan revisi tata ruang daerah yang diusulkan oleh Bupati dan Gubernur, dan hal ini beberapa daerah sedang melakukan pengusulan Revisi Tata ruang tersebut. Ketika komisi I DPRD Kab. Musi Rawas dan perwakilan kepala desa membuka peta HTR ternyata letaknya jauh dari desa Trans HTI yang mereka diami, berkisar antara 198 Kilometer. Sehingga pihak Dirjen menyimpulkan bahwa HTR bukan solusi yang tepat, karena jauh dari tempat tinggal mereka.

Dirjen Kehutanan melalui Dwi Sudharto mengatakan bahwa HTR tersebut sebetulnya telah disiapkan berkisar 4 hingga 15 hektar setiap petaninya, dan saat ini ada dana sebesar 1 Triliun yang siap digunakan untuk program ini. Salah satu pendamping petani dari Serikat Tani Nasional (STN), Wiwik mengatakan bahwa ada kebingungan pihak mereka dan para petani Trans HTI ini tentang penjelasan pihak Dirjen, bagaimana mungkin dua Kementerian yang merupakan bagian dari Institusi Negara yang berkompeten tidak saling kordinasi dan saling menyalahkan, padahal dalam menetapkan hal tersebut ada SKB yang dikeluarkan pada tahun 1990 dan kemudian di SK kan oleh Kementerian Trans untuk Trans HTI tersebut pada tahun 1992 nomor 26. Hal ini perlu disikapi karena jika hal tersebut dikaji maka ada kesalahan yang mendasar tentang SK penetapan Desa Depenitip pada tahun 1998 oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Sk Bupati yang menetapakan para pimpinan Desa ini menjadi kepala desa. Karena itu menurut dedengkot Serikat Tani Nasional ini, harus ada sebuah tim bersama untuk mengkaji ini yang melibatkan 3 kementerian langsung yaitu Menteri kehutan, Menteri Transmigrasi dan Mendagri agar semuanya jelas.

Dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 09.00 Wib di lantai 7 Dirjen Kehutanan ini, para kades yang disebut ilegas mencopot cupunya dan setelah selesai pertemuan pada pukul 12.30 Wib secara spontan mengadu kekomisi III DPRRI secara lisan, dan yang lainnya ikut aksi nasional bergabung dengan GIB (Gerakan Indonesia Bersih) yang difasilitasi FPR dan STN untuk mendapatkan solidaritas dari elemen lain tentang nasib mereka. Sekjen Serikat Tani Nasional (STN) Wiwik mengatakan jika hal ini berlanjut, mereka akan melakukan aksi ke Kedutaan Jepang sebagai solidaritas kepada Petani Trans HTI ini.

Keesokan harinya pada tanggal 29 Januari 2010 rombongan Trans HTI ini yang dikawal oleh FPR dan STN kembali menemui Dirjen Trans untuk meminta penjelasan tentang hasil pertemuan mereka kemarin didirjen Kehutanan. Ketua Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas Alamsyah ditemani oleh Ahmad Bastari dari PAN yang juga anggota Komisi I mengatakan bahwa mereka amat kecewa dengan kerja Dinas Kehutanan dan Dinas Trans Kab. Musi Rawas yang hingga saat ini tidak menunjukan itikad baik membantu penyelesaian masalah rakyat ini. Alamsyah A Manan juga menjelaskan dalam pembukaan pertemuan ini, meminta permasalahan Trans HTI ini dapat diproritaskan lebih dibanding daerah lain, karena kondisi masyarakat Trans HTI ini yang berjumlah 6 desa tersebut amat memprihatinkan dan mereka tidak bisa membangun infrastruktur apapun didesa mereka karena tidak ada kejelasan status lahan tersebut. Dimana jalan di 6 desa tersebut tidak dapat di bangun karena bermasalah lahan selama 12 tahun lebih setelah definitive, dan 6 desa ini juga tidak dialiri listrik dan mereka sulit untuk bercocok tanam karena di teror terus oleh pihak PT. MHP yang mengklaim lahan mereka.

Sobirin dari direktur pemindahan dan penetapan lahan Dirjen Trans mengatakan mereka akan memproritaskan hal ini, karena HTR yang dibicarakan di Dirjen Kehutanan bukan lagi solusi tepat makan revisi tata ruang lah yang harus dipercepat. Mirwanto sebagai sekretaris Dirjen Trans dan pimpinan sidang menegaskan setelah mendengarkan seluruh persoalan dan komplain kepada desa dan FPR tentang status illegal yang diutarakan Dirjen Kehutanan, diambil keputusan bahwa pada tanggal 15 Febuari 2010 pokja dan tim akan turun untuk mengecek tentang semua unsure serta akan melibatkan pihak provinsi Sumatera Selatan dan pemerintahan kabupaten Musi Rawas untuk menyelesaikan masalah ini.

Edo.

Masyarakat Mulai Tagih Janji Bupati Terkait Program Mura Terang 2010

politiksaman.com-Musi Rawas (01/02), Menjelang akhir jabatan Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti, masyarakat mulai menagih janji – janji bupati yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan. Salah satu janji yang ditagih masyarakat adalah terkait dengan adanya janji Bupati untuk program Musi Rawas terang benderang 2010, dan sekarang diawal tahun tersebut program itu belum terwujud.
Menurut Mistar Lubis, Salah seorang warga kecamatan BTS Ulu dirinya masih mengharapkan bupati bisa memenuhi janjinya bahwa seluruh desa akan dialiri listrik. Haran ini akan sama dengan harapan masyarakat lainnya karena listrik adalah bagian dari kebutuhan yang vital bagi masyarakat.

“Kita menaggih janji bupati, karena ini sudah masuk program pemerintah Musi Rawas dibawah pimpinan Ridwan Mukti, semoga saja bupati bisa menepati janjnya dan masyarakat tidak hanya di beri harapan saja,kalau tidak jelas akan banyak masyarakat yang akan kecewa dengan tidak terpenuhinya janji bupati ini,”tegas Mistar Lubis yang juga Ketua BPD salah satu desa di kecamatan BTS Ulu ini.
Masyarakat sangat menanti dan berharap dengan janji bupati ini, terutama masyarakat yang selama ini belum menikmati aliran listrik. Sebab listrik memang sangat dibutuhkan masyarakat karena akan memabantu masyarakat dalam beraktivitas. Dengan adanya fasilitas listrik yang bisa dinikmati masyarakat pedesaan dpastikan juga akan menjadi semangat masyarakat untuk berkativitas guna meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan.

“Kalau saja listrik bisa dinikmati masyarakat desa seperti kami ini, apabedanya desa dengan kota karena masyarakat juga bisa menikmati apa yang dinikmati masyarakat perkotaan, ini artinya dengan ada listrik masyarakat desa dapat meningkatkan kesejataraan dan tarap hidup,” tegasnya

Saat ini, Menurut Lubis masyarakat yang merasa mampu dapat menikmati listrik dengan menggunakan mesin genset yang dibeli sendiri sehingga pemakainya terbatas dan itupun tidak semua masyarakat bisa memilikinya.

Sebelumnya banyak rencana yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Musi Rawas terkait dengan persoalan listrik tersebut mulai dari rencana pengeksploitasi potensi tambang batu bara yang ada di semangus kematan Mura lakitan samapi kepada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Temelat. Program inilah yang menjadi andalan pemerintah untuk menyokong program Musi Rawas terang 2010.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energy, H Zainal Arifin S Sos melalui Kabid Energi dan kelistrikan, Hendriansyah mengatakan pembangunan PLTG di temelat tersebut masih menunggu perizinan dari PLN yang hingga saat ini belum turun.”Jika izin dari PLN sudah turun maka PLTG segera dibangun, diperkirakan beberapa bulan kedepan izin tersebut suidah keluar dan PLTG sudah mulai dapat dibangun,”ujarnya

Pembangunan konstruksi fasilitas PLTG ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, jadi diperkirakan PLTG tersebut baru dapat beroperasi pada tahun 2011. Dia menambahkan dengan dibangunnya PLTG ini nantinya akan dapat mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Musi Rawas bahkan dapat disalurkan kedaerah lainnya seperti Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang, namun sumber listrik ini diprioritaskan untuk daerah sekitar PLTG tersebut dan Kabupaten Mura sendiri.
“PLTG itu nantinya akan mampu memunihi kebutuhan listrik masyarakat, terutama masyarakat disekitarnya namun tidak menutup kemungkinan akan bisa menyuplai kebutuhan listrik daerah tetangga seperti Lubuklinggau dan kabupaten Empat Lawang,” katanya

Kendati belum ada aliran listrik yang masuk, namun beberapa waktu lalu pihak PT Medco E&P di beberapa desa sekitar Kecamatan BTS Ulu mulai membangun Saluran Udara Tegangan Menengah/Rendah (SUTM/R) di beberapa desa terutama di ibukota kecamatan Kelurahan Bangun Jaya hingga Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya dan Kelurahan Bangun Jaya hingga SP-6 yang merupakan bantuan PT Medco. Kemudian dari Simpang Desa Pelawe hingga Desa Pelawe serta pemasangan di Simpang Tambangan - Desa Tambangan dan juga Simpang Sadu hingga Desa Sadu. Sampai sekarang PLTG yang dijanjikan itu belum juga terlaksana.
Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti, pada suatu kegitan yang dilaksanakan pada pertengahan 2009 lalu di Desa Suka Makmur BTS Ulu, menjanjikan faslitas penerangan listrik berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga gas bekerjsama dengan PT Medco E&P. Pembangunan PLTG ini sebagai kompensasi PT Medco untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan tersebut dan komitmen perusahaan guna mengatasi krisis listrik di Sumatra Selatan.

Dalam banyak kesempatan pertemuan dan selalu disampaikan kepada media bahwa Bupati menargetkan pada tahun 2010 ini seluruh wilayah Musi Rawas akan dialiri listrik, namun ini sudah masuk tahun 2010 sebagaimana janji Bupati hingga kini tanda – tanda janji tersebut akan terealisasi tampaknya masih jauh dari harapan.
“Kita targetkan pada tahun 2010 seluruh wilayah di Musi Rawas sudah teraliri listrik, “Demikian ungkapan bupati dalam berbagai kesempatan.

TG
edo

Uji Coba Bandara Silampari Bupati Lupa Pilkada

Edo Saman 01 Februari jam 21:30
politiksaman.com-Musi Rawas (01/02),Bupati Musi Rawas mengeluarkan pernyataan yang menyentil terkait dengan ujicoba bandara Silampari, saat menaiki anak tangga pesawat Dia berucap “saya seolah lupa akan menjelang pilkada”, ucapan bupati ini disambut gelak tawa yang hadir menyaksikan uji coba bandara tersebut. Nada santai atu cemas tentu orang lain tidak akan memahaminya karena ucapan tersebut terlontar begitu saja dari seorang Ridwan Mukti.

Menjelang pengoperasian regular bandara silampari milik kabupaten Musi Rawas, kemarin maskapai riau airline melakukan uji coba penerbangan perdana dengan rute terbang bandara Silampari tujuan bandara internasional Soekarno – Hatta Jakarta kemarin.

Penerbangan perdana ini menggunakan pesawat jenis Foker 50 dengan kapasitas penumpang 48 tempat duduk. Turut dalam terbang perdana tersebut Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti, Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putera Sohe, Unsur Muspida, perwakilan investor yang berinvestasi di Musi Rawas, Perwakilan Bupati Empat Lawang, Pejabat dilingkungan pemkab Musi Rawas dan perwakilan wartawan yang melakukan tugas liputan di Kabupaten Musi Rawas.

“Ujicoba ini dilakukan sebelum pengoperasian badara secara reguler dalam waktu dekat ini bandara silampari akan digunakan untuk penerbangan rutin dengan tujuan Jakarta,” ujar kapala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Drs, Ari Narsa.

Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti dalam sambutannya mengatakan pengoperasian bandara silampari ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan Musi Rawas sebagai gerbang investasi sektor barat di Sumatera Sealatan. Karena dengan adanya bandara akan memudahkan bagi investor yang akan berinvestasi di kabupaten Musi Rawas dan sekitarnya, di samping mempermudah aksesibilatas menuju Musi Rawas dan sekitarnya.

“Pengoperasian bandara Silampari ini akan mendukung percepatan dalam mewujudkan Musi Rawas sebaga gerbang investasi sektor barat di provinsi Sumatera Selatan,” kata Bupati

Bupati menambahakan pembangunan bandara Silampari ini tidak terlepas dari kontribusi pemerintah provisi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat serta dukungan dari daerah tetangga dalam hal ini kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang. Un tuk tahun 2010 ini landasan pacu akan diperpanjang menjadi 2100 Meter, diharapkan kedepan melalui pemerintah kota Lubuklinggau dapat menambah perpanjangan run way menjadi 4000 meter.

“Saya berharap kita yang hadir disini dapat menjadi duta dan pubulic relation untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah memiliki destinasi sendiri sehingga masyarakat juga dapat menikmati dan memanfaatkan dengan adanya pengoperasian bandara ini,” ujarnya

Penerbangan perdana ini dari bandara silampari ini berangkat pukul 11.00 Wib diperkirakan tiba di bandara Soekarno – Hatta pukul 12.45 Wib dan kembali lagi ke bandara silampari pukul 15. 00 Wib dan akan tibak kembali di bandara silmpari pukul 16.45 Wib.

TG
Edo